Literasi Hukum

Analisis Kewenangan Pemerintah dalam Pengambil Alihan Hak Atas Tanah Guna Kepentingan Umum

Farid Pardamean Putra Irawan — 2024-06-01

Kebijakan pengadaan tanah ialah suatu langkah yang dapat diambil pemerintah guna
mewujudkan kepentingan umum dan demi kemakmuran rakyat. Seiring bertambahnya jumlah
penduduk, semakin banyak tanah-tanah yang dibutuhkan untuk kebutuhan dasar manusia (awam). Rumusan masalah yang coba diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan dan mekanisme pengadaan lahan guna kepentingan umum. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaturan mengenai pengadaan lahan guna kepentingan umum, serta mekanisme yang dapat dilakukan Pemerintah dalam hal tersebut. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus dikelola dan dilaksanakan secara semestinya, dengan memperhatikan fungsi tanah dalam kehidupan manusia dan prinsip penghormatan terhadap hak-hak atas tanah yang sah. Untuk melaksanakannya, terdiri atas tahapan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Dalam penggunaan tanah, kepentingan umum harus didahulukan melebihi kepentingan pribadi. Jika kepentingan umum memerlukan perolehan hak atas tanah pribadi tersebut, maka pemilikinya dapat melepas hak atas tanah tersebut dengan membayar ganti rugi melalui mekanisme pelepasan hak atas tanah. Pemilik hak milik mendapat perlindungan hukum terhadap sengketa ganti rugi. Pemegang hak atas tanah dapat mengajukan keberatannya disertai alasan dan alasan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati, Walikota.

Implementasi Rumah Literasi dalam Mengoptimalkan Hak Pendidikan Anak di Desa Ngepanrejo

Amira Atsil Abigael Wegni — 2024-06-01

Penelitian ini membahas tentang implementasi hak pendidikan anak di Desa Ngepanrejo yang dinilai masih tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan implementasi rumah literasi dalam mengoptimalkan pendidikan anak di Desa Ngepanrejo. Pendidikan merupakan hal mendasar yang wajib diakses oleh seluruh masyarakat demi menegakkan hak asasi manusia yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan, maka rumusan masalah dari analisis ini adalah apa yang menjadi urgensi keberadaan rumah literasi di Desa Ngepanrejo dan bagaimana implementasi rumah literasi dapat mengoptimalkan pendidikan anak di Desa Ngepanrejo. Manfaat dari hasil analisis penataan ruang kawasan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hak pendidikan anak sudah diimplementasikan dalam kegiatan belajar anak baik secara formal maupun non formal. Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu dengan pendekatan studi kasus dalam menganalisis dinamika hubungan sosial yang muncul ketika sistem norma hukum diterapkan sebagai landasan penulisan jurnal ini.

This research discusses the implementation of children's educational rights in Ngepanrejo Village, which is considered to be still lagging behind. This research aims to analyze the urgency and implementation of literacy houses in optimizing children's education in Ngepanrejo Village. Education is a fundamental thing that must be accessed by the entire community in order to uphold human rights, namely the right to education, so the problem formulation from this analysis is what is the urgency of having a literacy house in Ngepanrejo Village and how the implementation of a literacy house can optimize children's education in Ngepanrejo Village . The benefit of the results of this regional spatial planning analysis is to find out the extent to which children's educational rights have been implemented in children's learning activities, both formal and non-formal. This legal research uses an empirical juridical method, namely a case study approach in analyzing the dynamics of social relations that arise when the legal norm system is applied as the basis for writing this journal.

Adat (Budaya) Carok dalam Hukum Pidana di Indonesia

Hartanto Hartanto — 2024-06-01

Adat (budaya) carok yang terjadi baru-baru ini sudah menyita perhatian masyarakat maupun aparat berwajib, karena dianggap budaya yang bersifat kekerasan. Carok sering disebut budaya yang sebenarnya merupakan bagian dari adat. Perhatian publik terhadap budaya ini adalah timbulnya korban jiwa. Untuk masyarakat Madura, budaya carok merupakan pembelaan/pemulihan harga diri yang berhubungan dengan harta, tahta, dan wanita. Sedangkan budaya carok bagi masyarakat umum merupakan tindakan ”main hakim” sendiri sekaligus tindakan yang tidak akan dibenarkan oleh negara karena tindakan yang bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Apabila suatu kebudayaan atau tradisi tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia maka pelaksanaannya bisa diteruskan ataupun dilestarikan, tetapi jika terjadi pertentangan atau benturan antara hukum Negara dengan hukum yang ada di suatu masyarakat maka masyarakat tersebut harus patuh dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pada dasarnya budaya ini sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat Madura untuk menyelesaikan permasalahan tertentu dan pada saat ini masih mejadi polemik antara masyarakat adat setempat dengan pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap mengenai budaya carok yang merupakan tindak pidana kekerasan menurut hukum di Indonesia dan sanksi bagi pelaku tindakan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian doktrinal. Pendekatan yang dilakukan adalah konseptual. Sehingga penulis dalam kajian ini akan menguraikan bagaimana budaya carok dalam hukum yang berlaku di Indonesia dan menguraikan bagaimana sanksi bagi pelaku yang menggunakan alternatif carok untuk melakukan upaya penyelesaian masalah/sengketa.

Politik Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Yusuf Arifin — 2024-06-01

Dinamika dan kontroversi yang tak berkesudahan terjadi dalam proses pembentukan UU TPKS antara kelompok pendukung dan penolak menjadikan UU TPKS mendapat perhatian publik. Terdapat tarik ulur kepentingan antara kelompok pendukung dan kelompok penolak dalam penyusunan UU TPKS, masing-masing pihak dengan dua pemikiran yang bertolak belakang menghendaki gagasannya diterima dan dimuat dalam UU TPKS dalam proses penyusunannya. Kelompok pendukung berpandangan bahwa UU TPKS merupakan suatu kebutuhan hukum yang bersifat mendesak untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual yang jumlahnya semakin meningkat di Indonesia. Kelompok penolak berpandangan bahwa UU TPKS bersifat liberal karena mengandung nilai-nilai liberalisme seksual yang bertentangan dengan Pancasila, norma agama, dan kesusilaan. Kelompok penolak menghendaki agar pengaturan mengenai seks bebas dan penyimpangan seksual turut dimuat dalam. Kontroversi penyusunan UU TPKS tersebut dapat dikaji guna menemukan politik hukum dalam pembentukan undang-undang tersebut. Dari hasil penelitian, UU TPKS merupakan suatu produk hukum yang bersifat responsif dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat. Adapun gagasan tentang pembentukan produk hukum yang mengatur tentang seks bebas dan penyimpangan seksual dapat dimungkinkan dimuat dalam undang-undang yang berbeda, mengingat seks bebas dan penyimpangan seksual tidak selalu mengandung unsur kekerasan seksual, sehingga tidak tepat apabila turut dimuat dalam UU TPKS.

Juridical Analysis of The Formation of Government Regulation Number 26 of 2023 Concerning Management of Sedimentation Products in the Sea

Kana Kurnia — 2024-06-01

This research was motivated by the enactment of Government Regulation (PP) Number 26 of 2023 concerning Management of Marine Sedimentation Products where when the PP came into force, its implementation was considered fragile because it did not refer to higher statutory regulations such as Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislative Regulations (UU No. 12/2011), where many coastal communities were not asked for consideration during the process of drafting the PP. This research aims to find out and analyze first, the formation of Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products in the Sea according to Law No.12/2011. Second, Indonesia's maritime territorial boundaries need to be considered considering the results of sedimentation across national borders. This research uses normative legal research methods with a regulatory and contextual approach. The research results concluded that, first, based on Law no. 12/2011 only fulfills some of the principles of the formation of statutory regulations and does not fulfill meaningful community participation because affected communities were not involved at all in the formation of PP No. 26/2023. Second, Singapore cannot claim the area resulting from the reclamation that it has carried out because based on Article 60 paragraph (8) UNCLOS 1982, artificial islands, installations and buildings do not have island status, so they do not have their own sea area, and even their existence does not affect the boundaries, territorial sea, exclusive economic zone or continental shelf.

Demokrasi Pancasila dan Penerapannya dalam Negara Kesatuan Repubulik Indonesia

Ahmad Rayhan — 2024-06-01

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki bentuk pemerintahan Demokrasi yang khusus yaitu Demokrasi Pancasila yang mana Kedaulatan ditangan rakyat dengan diwakili oleh majelis perwakilan rakyat (MPR) yang akan bertanggung jawab kepada rakyat, berfalsafahkan kepada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Hal ini mengakibatkan dalam penerapannya Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memperhatikan Pancasila yang berisikan Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Normatif dengan pengambilan data melalui studi Pustaka. Hasil Penelitian ini adalah Penerapan nilai-nilai dalam kelima sila, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukan bahwa Demokrasi Pancasila benar-benar nilai yang muncul dari bangsa Indonesia dan menjadi realitas di Masyarakat, bukan dari bangsa lain yang dipaksakan untuk masuk ke realitas kehidupan bangsa Indonesia. dan Masyarakat asli ini adalah masyarakat yang sudah hidup di Nusantara selama beribu-ribu tahun yang terbagi menjadi suku-suku dan kebudayaan yang banyak.

Penggunaan Bukti Ilmiah dalam Kasus Lingkungan Hidup: Membangun Dasar yang Kuat untuk Perlindungan Lingkungan

Niken Wahyuning Retno Mumpuni — 2024-06-01

Dalam kasus perlindungan lingkungan, penggunaan bukti ilmiah yang kuat sangat penting untuk membangun dasar yang solid dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Artikel ini bertujuan untuk membahas pentingnya mengoptimalkan penggunaan bukti ilmiah dalam kasus lingkungan hidup dan bagaimana hal itu dapat membantu membangun dasar yang kuat untuk perlindungan lingkungan. Pertama-tama, artikel ini akan menjelaskan pentingnya bukti ilmiah dalam menginformasikan kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Bukti ilmiah yang kuat dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak lingkungan dari kegiatan manusia, serta membantu mengidentifikasi solusi yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditambah dengan bahan-bahan hukum lain yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam kesimpulannya, artikel ini akan menegaskan bahwa mengoptimalkan penggunaan bukti ilmiah dalam kasus lingkungan hidup adalah langkah penting dalam membangun dasar yang kuat untuk perlindungan lingkungan. Dengan memahami pentingnya bukti ilmiah, mengatasi ketidakpastian ilmiah, dan menerapkan strategi yang tepat, kita dapat mengambil keputusan yang berdasarkan pada pemahaman yang baik tentang dampak lingkungan dan melindungi lingkungan hidup untuk masa depan yang lebih baik.

Pernikahan Dini dalam Tinjauan Hukum Islam dan Dampaknya

Nur Rofiq — 2024-06-01

Perkawinan dini merupakan suatu fenomena yang sering terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan data UNICEF tahun 2023 Indonesia menempati peringkat empat dalam perkawinan anak global sejumlah 25,53 juta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkawinan dini dan dampaknya terhadap individu, keluarga dan masyarakat. Penelitian ini untuk menjawab bagaimana hukum perkawinan dini dalam hukum Islam dan dampaknya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam perkawinan tidak mensyaratkan batasan minimal calon usia mempelai laki-laki dan perempuan, namun lebih menganjurkan usia sudah baligh yang bertujuan supaya kedua calon mempelai siap dalam pembebanan hukum Islam. Dampak perkawinan dini antara lain; potensi kanker leher rahim, kematian ibu atau anak, neuritis depresi, konflik dalam keluarga, kurangnya pengetahuan dan pelatihan rumah tangga, kurang cukupnya ilmu untuk mendidik dan mengajari anak dan kebutuhan ekonomi yang kurang memadai. Di samping itu ada beberapa dampak lain, antara lain; masalah kesehatan mental, memicu tekanan sosial, mengalami kecanduan, peningkatan resiko infeksi menular, resiko KDRT dan resiko tingkat ekonomi rendah. Kesimpulannya, perkawinan dini merupakan masalah serius yang mempengaruhi perkembangan dan kesejahteraan remaja di Indonesia. Diperlukan kerjasama antara peran pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk mengatasi masalah ini melalui pendekatan preventif, edukatif, dan rehabilitatif.

Analisis Hak dan Kewajiban Konsumen Penerbangan: Strategi Peningkatan Kepatuhan Hukum Penumpang terhadap Syarat dan Ketentuan Penerbangan

Dikha Anugrah — 2024-06-01

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak dan kewajiban konsumen dalam industri penerbangan secara menyeluruh dan mendalam dengan fokus pada identifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan penumpang terhadap syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan dan regulasi penerbangan. Melalui analisis yang mendalam terhadap literatur, regulasi penerbangan, serta studi kasus, penelitian ini menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas hubungan antara penumpang dan maskapai penerbangan dalam konteks hak dan kewajiban mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat dan ketentuan penerbangan memainkan peran krusial dalam menciptakan lingkungan perjalanan yang aman dan teratur. Selain itu, strategi-strategi seperti peningkatan edukasi dan sosialisasi, penegakan hukum yang tegas, peningkatan kualitas layanan, pengembangan teknologi informasi, dan kerjasama antara semua pemangku kepentingan diidentifikasi sebagai langkah-langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan penumpang. Implikasi dari temuan ini memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan dan praktik terbaik dalam industri penerbangan untuk meningkatkan pengalaman perjalanan udara yang lebih aman, nyaman, dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat.

The Dynamics of Indonesia's Population Regulation in the Child Identity Card Policy

Bagus Hermanto — 2024-06-01

In terms of the concept of the State which has constitutive and declarative elements, of course, citizens and residents in the context of the people who inhabit the territory of the State include constitutive elements that absolutely must be fulfilled by the State, in terms of having been discussed in depth relating to the concepts of Citizens, Residents, Citizenship and Population in the theoretical review and juridical review of legislation. In addition, there are studies that show national laws and regulations that do not prioritize “equalization” of perceptions in the context of child age limits, which indirectly correlate to discrimination and even violations of children's rights, especially regarding aspects of norm clarity that cause legal uncertainty in the context of differences in the formulation of age limits from the perspective of one legislative regulation to another. This needs to be researched through this paper based on normative juridical research methods supported by statutory, conceptual, and legal fact approaches, with literature studies and analytical juridical analysis.