Analisis Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum Kabupaten di Karesidenan Kediri Tahun 2017-2022

Abstract

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Kebijakan Upah Minimum telah menjadi hal yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan Upah Minimum tahun 2023 sebagai salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerja atau buruh dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya. Akan tetapi, upah minimum yang rendah dapat menyebabkan dampak buruk bagi suatu wilayah yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja dan rata lama sekolah yang rendah. Faktor Sumber Daya Manusia di karesidenan Kediri yang terus bertambah secara signifikan mampu mempengaruhi terserapnya tenaga kerja agar upah di wilayah tersebut dapat sesuai dengan taraf hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur besaran pengaruh Rata-rata Lama Sekolah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel independen Terhadap Upah Minimum Kabupaten sebagai variabel dependen di Karesidenan Kediri. Penelitian ini menggunakan data panel tujuh kabupaten/kota selama periode waktu 2017-2022. Data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika(BPS)  Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan adalah OLS (Ordinary Least Square) dengan estimasi  berdasarkan uji chow dan uji hausman Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menujukkan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan PDRB berpengaruh positif terhadap UMK. Sebaliknya, Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh negatif terhadap UMK. Penelitian ini diharapkan mejadi Pelajaran bagi pemerintah dan masyarakat umum tentang pentingnya upah minimum kabupaten dalam penyerapan dan kesejahteraan tenaga kerja.