Analisis Faktor Yang Memiliki Pengaruh Besar Terhadap Penetapan Upah Di Karesidenan Semarang

Abstract

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang merupakan cerminan dari tingkat upah yang diterima para tenaga kerja. Standar minimum yang digunakan para pelaku industri atau pengusaha dalam memberikan upah kepada para pekerja adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh pemerintah pada suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Upah Minimum Kabupaten/Kota di Karesidenan Semarang memiliki nilai yang tinggi dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Karesidenan Semarang tahun 2017-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah menggunakan analisis regresi data panel dengan metode Ordinary Least Square (OLS) menggunakan software E-Views. Hasil penelitian berdasarkan uji chow dan uji hausman menunjukan bahwa model yang paling tepat yaitu Fixxed Effect Model (FEM). Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa: 1) Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota; 2) Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota; 3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota; 4) PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota. Secara stimultan atau bersama-sama Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap Upah Minimum Kabupaten/Kota. Kontribusi seluruh variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat yaitu sebesar 97,45%. Sisanya sebesar 2,55% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota di karesidenan Semarang dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan PDRB per kapita. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi edukasi tentang beberpa faktor yang memiliki pengaruh terhadap penetapan upah minimum kabupaten/kota di karesidenan Semarang tahun 2017-2022.